Soal Aktivitas di Samping Kantornya, Ini Penjelasan DPRD Berau

 

TANJUNG REDEB – Aktivitas pematangan lahan di samping Kantor DPRD Berau Jalan Jenderal Gatot Subroto Kelurahan Sei Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb, menuai kritikan dari netizen. Pasalnya, di pematangan lahan tersebut terdapat kandungan batu bara dan diduga dilakukan aktivitas houling (pengangkutan) batu bara ke PT Kaltim Jaya Bara (KJB) di kawasan Kampung Labanan Kecamatan Teluk Bayur.

Hal tersebut seperti diposting akun Gerakan Berau Membangun. Dalam postingannya, ia mengatakan, di samping DPRD Berau ada kegiatan perataan tanah (galian C ) dan terdapat batu bara 7.000 gar dilakukan houling dan penjualan tanpa dilengkapi ijin IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup).
 
“DPRD Berau dipilih untuk apa dan untuk siapa sebenarnya. Tidakkah 30 orang anggota tidak bisa menoleh ke kiri atau ke kanan. Hanya cuma bisa menunduk dan mendengak saja. Cobalah lihat ada apa disamping kantor anda jangan berpura-pura tidak tahu. Wakil rakyat lebih terhormat dan mulia jika berkata jujur, kalau pura-pura tidak tahu sama juga berbohong pada rakyat. Percuma kami pilih bung,” ujarnya.
 
Dikonfirmasi terkait hal ini, Ketua DPRD Berau, Syarifatul Sya’diah membantah keras tuduhan yang dialamatkan akun Gerakan Berau Membangun tersebut. Dikatakan Sari (sapaan akrab Ketua DPRD Berau-red), dalam menjalankan tugasnya, DPRD Berau berpegang teguh pada tugas dan fungsinya, yang salah satunya adalah fungsi pengawasan.
 
Menjalankan fungsi pengawasan tersebut, DPRD tidak serta merta langsung menuduh tanpa bukti dan fakta yang akurat. Oleh karenanya, pihaknya terlebih dahulu melakukan koordinasi dan konsultasi ke beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga kepada Kapolres Berau selaku penegak hukum.
 
“Jadi saya bukannya tutup mulut diam membisu mendengar dan melihat limbah batu bara disebelah Kantor DPRD Berau menjadi hot issue beberapa hari ini yang dituduhkan kepada kami,” tegasnya kepada beraunews.com, Kamis (21/09/2017).

 

Sari menjelaskan, proyek pembangunan di sebelah Kantor DPRD Berau itu adalah Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah II, dengan sumber dana bantuan Pemerintah Provinsi Kaltim dengan nilai kontrak Rp7.402.240.000 dan kontrak akan berakhir pada 26 November 2017 mendatang. Dalam melaksanakan pekerjaannya, PT Bintang Arraffa selaku kontraktor pelaksana, ketika proses pematangan lahan dilaksanakan ditemukan kendala teknis berupa limbah batu bara di dalam tanah tersebut.
 
“Oleh karena ada kendala teknis tersebut, pihak kontraktor pelaksana bersurat kepada Bupati Berau untuk melakukan penggalian atau pemindahan limbah batu bara tersebut agar proses pematangan lahan bisa berjalan kembali. Hasilnya, Bupati Berau menyetujui permohonan kontraktor pelaksana, dengan syarat legalitas penggalian atau pemindahan limbah batu baranya diurus ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selaku pemilik kewenangan,” beber politisi Partai Golkar tersebut.
 
Mengingat waktu berakhir kontrak terus berjalan, dikatakan Sari, untuk mempercepat pekerjaan pematangan lahan, maka kontraktor pelaksana berkoordinasi dengan pihak PT KJB untuk menaruh limbah batu bara dari lahan pematangan tersebut, sembari mengurus legalitas penggalian atau pemindahan limbah batu bara sebagaimana dipersyaratkan Bupati Berau, Muharram.
 
“Hal itu dilakukan karena dilokasi pembangunan, tidak dimungkinkan melakukan pembuangan limbah batu bara. Secara teknis silahkan dapat ditanyakan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Berau. Yang jelas, kami akan terus lakukan pengawasan jalannya aktivitas di samping kantor kami,” tandanya.(*/bnc)