DPRD Berau Soroti Mahalnya Tarif Peti Kemas ke Berau

 

TANJUNG REDEB – Kehadiran PT Pelayaran Tempuran Emas (Temas) di Kabupaten Berau, diharapkan menjadi angin segar bagi persaingan tarif peti kemas angkutan barang. Tak hanya itu, tarif peti kemas yang kompetitif, diharapkan mampu mengendalikan harga barang di Kabupaten Berau.

Maklum saja, dengan tak adanya pesaing, PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) ditengarai sesuka hati dalam menetapkan tarif, lantaran peran vitalnya dan tidak ada pilihan lain bagi pengguna jasa.
 
Harapan hadirnya PT Temas tersebut, awalnya memang sempat terealisasi. Terbukti, tarif PT SPIL yang semula Rp17 juta, menjadi Rp9 juta seiring tarif PT Temas yang hanya sebesar Rp6,5 juta. Namun, sejak Senin (04/09/2017), kedua penyedia jasa ini justru menetapkan kenaikan tarif yang besarannya sama, yakni Rp11 juta. Sontak, hal ini menimbulkan banyak pertanyaan, akibat dianggap sudah tak kompetitif lagi dan tarif dinilai terlalu mahal jika dibandingkan daerah lainnya.
 
Hal tersebut diungkapkan beberapa anggota DPRD Berau pada rapat dengar pendapat (hearing) di ruang rapat gabungan, Selasa (19/09/2017) pagi kemarin. Seperti disampaikan anggota Komisi III, Vitalis Paulus Lette. Dikatakannya, Presiden Jokowi bersusah payah membangun tol laut, agar tarif bisa standar dan mengalami penurunan. Lalu mengapa tarif Surabaya-Berau mahal sekali dan naiknya bersamaan antara PT SPIL dan PT Temas.
 
“Kami di sini bukan bodoh. Tarif Surabaya-Samarinda Rp5 juta, tapi kenapa sampai Berau menjadi Rp11 juta. Tarif Surabaya-Bitung Rp7 juta, sementara perjalanan Surabaya-Bitung itu 2 kali lipat dari perjalanan Surabaya-Berau, tapi kenapa tarif bisa Rp7 juta, kita Rp11 juta,” ungkap politisi Partai Demokrat tersebut.
 
BACA JUGA : Ini Penyebab Naiknya Tarif Peti Kemas Menurut Penyedia Jasa
 
Ia juga mengingatkan, seluruh pihak khususnya PT SPIL dan PT Temas, agar jangan bermain-main dalam penentuan tarif ini. Lantaran sudah banyak contoh permainan tarif yang berujung di penjara.
 
“Saya kira kita perlu ingatkan PT SPIL dan PT Temas, bagaimana kasus Suzuki dan Honda, kartel, ada unsur pidananya disana. Jadi jangan main-main dengan hal seperti ini. Kalau tarif tidak turun, maka kami akan mencoba mendiskusikan di Jakarta. Hati-hati banyak sudah masuk penjara,” tegasnya.
 
Hal senada disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Subroto. Dikatakannya, masalah tarif ini sebenarnya sudah lama sekali terjadi dan di Berau, tarifnya sangat tinggi dibandingkan daerah lain. Artinya, kata Subroto, dalam persoalan tarif ini, tak bisa hanya mendengar pendapat dari penyedia jasa semata, melainkan harus ada ketetapan pemerintah terkait besaran tarif.
 
“Kita harus mempunyai kebijakan tarif sendiri dan perlu diumumkan besaran tarif tersebut, makanya angka perhitungan tarif tersebutlah yang merupakan esensi terpenting,” tandas politisi Partai Golkar ini.(*/bnc)
 
Wartawan: Miko Gusti Nanda/Editor: Rita Amelia