Agar Tak Bebani Masyarakat, DPRD Berau Tegaskan Tarif Peti Kemas Harus Turun

 

TANJUNG REDEB – Kembali naiknya tarif peti kemas yang diberlakukan oleh PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) dan PT Pelayaran Tempuran Emas (Temas) per tanggal 4 September 2017 lalu, dikeluhkan para pengguna jasa di Kabupaten Berau.

Menindaklanjuti keluhan pengguna jasa tersebut, DPRD Berau menggelar rapat dengar pendapat (hearing) tarif peti kemas di ruang rapat gabungan, Selasa (19/09/2017) pagi kemarin.
 
Hadir dalam rapat terbuka tersebut, yakni Asisten II Pemkab Berau, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Berau, Kepala Bagian Ekonomi Setkab Berau, Sekretaris Dinas Perhubungan Berau, PT SPIL Cabang Berau, PT Prima Mas Berau (PMB) selaku mitra aktivitas bongkar muat PT Temas, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Tanjung Redeb, PT Pelindo IV (Persero) Cabang Tanjung Redeb Berau, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Berau hingga Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Berau.
 
Pantauan beraunews.com, rapat yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Berau, Anwar berlangsung cukup alot, dimana PT SPIL maupun PT Temas membeberkan penyebab kembali naiknya tarif, mulai waktu bongkar muat (dwelling time) yang lama hingga tiga hari, waktu tunggu kapal (port time) yang lama akibat pendangkalan alur sungai, kapasitas muatan (load capacity) yang tak maksimum hingga minimnya sarana dan prasanana kepelabuhanan.
 
“Itulah faktor-faktor penyebab kenaikan tarif,” ujar Direktur Utama PT PMB, Nuhgrahi Mawan dan Branch Manager PT SPIL Cabang Berau, Inka.

 

Namun demikian, penjelasan tersebut dinilai anggota DPRD sebagai alasan yang mengada-ada. Seperti disampaikan anggota Komisi III, Vitalis Paulus Lette. Dikatakannya, jika tarif naik karena dwelling time, port time, load capacity, artinya itu hanya sekedar basa basi dan berwacana. Harusnya, PT SPIL dan PT Temas datang ke rapat ini, sudah membawa dasar perhitungan kenaikan tarif sebagaimana rumusan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 35/2007 tentang Pedoman Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat dari dan ke Kapal di Pelabuhan.
 
BACA JUGA : Kadin Berau Gelar Rapat Kenaikan Tarif Angkutan Barang Bersama PT SPIL dan PT Temas, Ini Hasilnya
 
“Kami minta kedua perusahaan ini membeberkan hitungan tarifnya apakah sesuai Peraturan Menteri ini. Kalau hanya berwacana saya juga bisa. Ketika PT SPIL pertama datang ke DPRD Berau awal Juni lalu, tarif turun Rp1 juta, ketika PT Temas masuk, tarif turun Rp6 juta. Tapi sekarang kenapa naiknya tarif berbarengan antar kedua perusahaan. Saya kira kita perlu ingatkan PT SPIL dan PT Temas, bagaimana kasus Suzuki dan Honda, kartel, ada unsur pidananya di sana. Jadi jangan main-main dengan hal seperti ini,” tegas politisi Partai Demokrat itu, diamini seluruh anggota dewan yang hadir seperti Jasmine Hambali, M. Yunus, Warsito, Najmuddin, Feri Kombong, M. Ichsan Rapi, Eli Esar Kombong, Elita Herlina, Subroto, Ratna, Syahruni, Rudi P. Mangunsong, Achmad Rijal, Haryono dan Firmansyah.

 

Sementara anggota Komisi III DPRD Berau, Jasmine Hambali mengatakan, hearing hari ini merupakan sejarah masa lalu, sebab hearing serupa pernah dilakukan DPRD Berau. Saat itu, di Berau hanya ada PT SPIL dan tarifnya sangat mahal mencapai Rp17 juta. Dalam hearing waktu itu, DPRD minta tarif diturunkan, dan ternyata tarif bisa turun hingga Rp9 juta, tanpa alasan sebagaimana tadi mereka sampaikan.
 
“Kita berharap dengan masuknya PT Temas, tarif bisa lebih kompetitif lagi. Awalnya memang turun, tetapi tidak lama naik lagi dengan argumentasi yang disampaikan tadi. Hanya satu kata dalam forum ini yang ingin saya sampaikan, bahwa tarif harus turun lagi,” pinta politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut disambut tepuk tangan semua anggota dewan. 
 
Rapat tersebut ditutup Wakil Ketua II DPRD Berau, Anwar dengan menghasilkan satu kesimpulan saja, yakni tarif peti kemas harus segera diturunkan. Pasalnya, tarif peti kemas ini berpengaruh langsung dengan harga barang di Kabupaten Berau. Dimana, semakin tinggi tarif, maka semestinya akan semakin murah harga barang, demikian pula sebaliknya.
 
“Hanya ada satu kesimpulan dalam rapat ini, yakni tarif harus segera turun dan eksekutif (Pemkab Berau-red) segera menginstuksikannya,” tutupnya.(*/bnc)
 
Wartawan: Miko Gusti Nanda/Editor: Rita Amelia