Komisi II DPRD Berau Bahas KUA PPAS bersama Disbudpar

 

TANJUNG REDEB- Komisi II DPRD Berau bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau membahas Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau tahun 2018.

Dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Berau, M. Yunus, rapat pembahasan KUA PPAS digelar di ruang Komisi II dan dihadiri beberapa anggota komisi dan Kepala Disbudpar, Mappasikra Mapaselleng dan jajarannya. 

Yunus mengatakan, saat ini pemerintah Kabupaten Berau menaruh fokus pada pariwisata untuk terus dikembangkan. Namun, jatah anggaran yang ada malah sangat memprihatinkan. Dari data yang ada, jatah Disbudpar yang disetujui sekitar Rp3,159 miliar sedangkan kebutuhan atau yang diajukan sekitar Rp9,8 miliar.

“Dari pengajuannya dengan jatah yang ada itu, hanya sekitar 30 persen saja. Kami rasa itu kurang untuk mengembangkan pariwisata yang nantinya berpengaruh dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berau,” ungkapnya saat ditemui beraunews.com usai rapat, Kamis (07/09/2017).

Diketahui, memang saat ini pemerintah sendiri terbatas soal anggaran. Apalagi tahun depan diperkirakan hanya sekitar Rp1,3 miliar, dan dana tersebut pun masih harus dibagi dengan OPD yang ada, dan juga menyisihkan untuk program pendidikan dan juga Alokasi Dana Kampung (ADK).

“Kita tahu saat ini semua sedang terbatas karena minimnya anggaran di tahun 2018 nanti. Tapi apapun yang terjadi, itulah yang harus dilakukan,” ucapnya.

Untuk tetap menjalankan program-program Disbudpar, Yunus juga meminta agar Disbudpar bisa memilah terkait program yang prioritas untuk kembali diusulkan dalam KUA PPAS.

“Kita minta waktu beberapa hari ke depan agar mereka memilah mana yang prioritas. Kita khawatir ada program yang prioritas namun tidak dimasukkan dalam KUA PPAS. Jika ada yang seperti itu maka kita bisa bahas kembali nanti,” pungkasnya.(bnc)

Wartawan: Dedy Warseto/Editor: Rita Amelia