Pengusaha di Berau Dikenal Bandel Bayar Royalti

 

TANJUNG REDEB- Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Achmad Rijal mendapat informasi dari Direktorat Jendral (Ditjen) Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM) jika pengusaha di Kabupaten Berau terkenal “bandel” dalam pembayaran royalti. Pasalnya, royalti yang seharusnya dibayar sebelum ekspor, justru pada kenyataannya kebanyakan dibayar per tahun.

“Saya kaget juga saat di Ditjen Minerba itu disampaikan kalau pengusaha di Berau banyak yang bandel. Bukan hanya waktu pembayaran, tapi informasinya juga banyak yang tidak membayar sesuai Harga Batubara Acuan (HBA) seperti yang sudah diatur dan harus diikuti,” ungkapnya kepada beraunews.com, Minggu (27/08/2017).

Dikatakannya, untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu terulang kembali, rencananya Kemen ESDM dalam hal ini Ditjen Minerba berencana akan menerapkan Elektronik Pendapatan Negara Bukan Pajak (E-PNBP) yang akan diuji coba dan diterapkan pada bulan September hingga Oktober tahun ini.

“Rencananya akan diuji coba dulu dan paling tidak pada Januari 2018 mendatang Pemerintah Daerah (Pemda) sudah bisa mengakses kebenaran itu,” tambahnya.

Pokitikus Partai Nasdem ini juga menambahkan, para pengusaha minerba harus mengikuti aturan yang sudah ada. Pasalnya, jika mereka tidak membayar sesuai aturan, mereka tidak bisa berlayar dan tidak diberikan ijin dari Syahbandar.

“Kalau soal selama ini bisa-bisa saja, ya saya tidak tahu. Saya juga kaget dibilang di Berau pengusahanya bandel soal pembayaran royalti ini,” katanya.

Rijal berharap, ke depannya para pengusaha khususnya di bidang Minerba bisa patuh terkait pembayaran royalti. Selain itu, E-PNBP juga bisa diterapkan agar seluruh pemerintah daerah bisa mengakses dan mengetahui.

“Kalau harapan kita sih mereka bisa patuh, apalagi seperti yang disampaikan pemerintah jika 63 persen APBD kita dipengaruhi dari sektor batubara. Jadi jika mereka juga tersendat pembayaran royalti, apa sumbangsihnya kepada pemerintah, kan bisa berpengaruh juga. Meski kita sudah tidak punya kewenangan, tapi aturan main harus ditegakkan,” pungkasnya.(bnc)

Wartawan: Dedy Warseto/Editor: Rita Amelia