DPRD Berau Selalu Support Pemkab Lobby Anggaran ke Pusat

 

TANJUNG REDEB - Bukan rahasia umum lagi jika kondisi keuangan daerah kabupaten mengalami defisit lantaran adanya pengurangan anggaran dari pemerintah pusat. Hal ini juga yang dialami Kabupaten Berau. Lantas, bagaimana seharusnya menyikapi agar anggaran ini tidak terus berkurang di tahun-tahun mendatang?

Berdasarkan pandangan akhir Fraksi Partai Golkar terkait Raperda menjadi Perda Laporan Pertanggungjawaban APBD 2016, dikatakan bahwa pemerintah setidaknya bisa mengusahakan lobby dengan pemerintah pusat agar anggaran yang diterima tidak berkurang lagi di tahun selanjutnya.

"Ya ini memang sudah seharusnya tugas dari pemerintah kabupaten untuk melobby dengan pusat, agar anggaran kabupaten kita nantinya tidak berkurang lagi di tahun depan," terang Ketua DPRD Berau, Syarifatul Sya'diah, saat dihubungi beraunews.com, Jumat (25/08/2017).

Dikatakan Sari, dirinya dan rekan-rekan yang duduk mewakili rakyat di DPRD Berau, akan selalu support Pemkab terkait hal ini.

"Kami di dewan akan selalu memberikan dukungan kepada Pemkab Berau, dan juga membantu sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kami," tambahnya.

Untuk itu, politisi Partai Golkar itu berharap Pemerintah Kabupaten Berau juga bisa memberikan perhatian terkait masalah anggaran ini, karena perkembangan pembangunan kabupaten juga memerlukan APBD yang memadai.

"Dana di APBN banyak, Pemda mesti mencari terobosan ke berbagai kementerian agar dana bisa turun ke Berau, seperti Kementerian Desa, Kementrian PU, Kementerian Perhubungan dan Kementrian Pariwisata (yang tinggal menunggu Raperda Riparda dibahas) dan kementerian lainnya," tutupnya. (**/bnc)