Ketua DPRD Berau : PLN Harus Transparan

 

TANJUNG REDEB - Permasalahan krisis listrik yang melanda Kabupaten Berau, hingga memunculkan aksi protes dari masyarakat, disayangkan Ketua DPRD Berau, Syarifatul Sya'diah.

Apalagi, dikatakan Sari (sapaan akrab Ketua DPRD), jadwal pemadaman tidak sesuai dengan edaran yang disampaikan PLN sendiri.

"Sangat disayangkan sampai adanya aksi ini ya, harusnya ada transparansi dari pihak PT PLN jika memang mesin ada masalah atau gangguan, sebaiknya diberikan penjelasan, sehingga tidak memicu sampai adanya aksi seperti ini," katanya saat ditemui beraunews.com, usai Rapat Dengar Pendapat atau hearing antara perwakilan masyarakat yang dihadiri organisasi kepemudaan, serta warga dengan PLN Area Berau, yang dilaksanakan di ruang rapat gabungan DPRD Berau, Senin (14/08/2017).

BACA JUGAWakil Ketua DPRD : Sebaiknya Manager PLN Berau Mengundurkan Diri

Politisi Partai Golkar itu juga mengatakan, sudah sepatutnya masyarakat selaku konsumen mendapatkan haknya untuk mendapatkan pelayanan listrik secara handal dan terus menerus 24 jam, sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 30/2009 tentang Ketenagalistrikan.

"Kalau untuk masalah protes sih sebenarnya hak masyarakat sebagai konsumen ya, jadi tidak bisa dilarang. Dan saya juga sebagai salah satu pengguna listrik ini, pasti merasa dirugikan. Belum lagi ada listrik type pasca bayar yang juga lumayan harganya, tapi ternyata sama saja," tambahnya.

Sari berharap dengan adanya hearing ini, masyarakat bisa mendapatkan penjelasan terkait adanya pemadaman listrik. Selain itu, pihak PLN juga bisa memprioritaskan perbaikan agar pelayanan yang diberikan bisa maksimal dan tidak ada lagi pemadaman.(**/bnc)