Pengawasan Perusahaan Sebaiknya Dikembalikan ke Kabupaten

TANJUNG REDEB – Melihat jumlah perusahaan yang ada di Berau cukup banyak, namun hanya sebagian kecil yang melaporkan realisasi THRnya, membuat prihatin DPRD Berau.

Ditemui beraunews.com, Selasa (01/08/2017), di ruangannya, anggota Komisi I DPRD Berau, Feri Kombong mengatakan, jika fungsi DPRD sebagai pengawas, memang tidak bisa memberikan sanksi apapun.

"Laporan terkait masalah THR ini kan didapat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau, dan dari mereka pun tidak bisa memberikan sanksi lantaran semuanya dikembalikan ke provinsi," terangnya.

Dikatakannya, hal tersebut bisa menjadi salah satu alasan mengapa perusahaan yang tidak melaporkan realisasi THR untuk karyawannya, bisa semaunya.

"Bayangkan saja, di Berau ada 351 perusahaan, itu baru di Berau, belum di daerah lain yang ada di Kaltim. Nah, bagaimana provinsi bisa mengawasi perusahaan-perusahan lain se-Kalimantan Timur? Jadi, memang baiknya pengawasan ini dikembalikan ke Kabupaten saja," tambahnya.

BACA JUGA : Payah!!! Hanya 3,7 Persen Perusahaan Laporkan Realisasi THR

Menurut Feri, jika pengawasan diberikan kepada Kabupaten masing-masing, maka pengawasan akan bisa lebih maksimal. Selain itu, pengawasan juga bisa dilakukan secara kontinyu, sehingga tidak ada lagi kejadian perusahaan tidak memberikan laporan realisasi THRnya.

"Ya kita harapkan untuk selanjutnya dari Disnakertrans Berau juga bisa meminta supaya pengawasan dipegang Kabupaten saja, jadi kalau ada apa-apa juga bisa cepat ditangani," tutupnya.(bnc)