Setelah 12 Tahun, Akhirnya Ada Perubahan Tunjangan DPRD

 

TANJUNG REDEB – Raperda hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD yang disahkan pada rapat paripurna, Senin (31/07/2017), membawa perubahan bagi tunjangan DPRD.

Ditemui usai rapat paripurna, Senin (31/07/2017), Ketua DPRD Berau, Syarifatul Sya'diah mengatakan, ini adalah perubahan sejak terakhir Perdanya di tahun 2005.
 
"12 tahun sejak perdanya dibuat tahun 2005 lalu, dimana pola yang digunakan masih lama, sedangkan di perda yang baru ini, ada beberapa tambahan yang bisa menunjang kegiatan DPRD," ungkapnya kepada beraunews.com.

 

Perubahan yang ada dalam raperda yang baru diperdakan ini tak lepas dari peran Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), yang terus menggaungkan dan mengawal hingga akhirnya presiden menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18/2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
 
"Keluhan-keluhan terkait gaji DPRD yang tidak pernah ada perubahan sejak 12 tahun lalu, ditampung oleh ADKASI, dan inilah yang kemudian menjadi latar belakang adanya perubahan, dan ini juga menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat," imbuhnya.

 

Beberapa tunjangan yang ditambahkan dalam perda yang baru yakni, tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses yg besarannya ditentukan kategori suatu daerah, selain itu juga ada tunjangan transportasi bagi yang tidak mendapat mobil dinas dan besarannya berdasarkan hasil kajian tim appraisal, dan khusus untuk pimpinan ada tunjangan rumah tangga.
 
"Tunjangan rumah tangga ini yang dimaksud adalah misalnya untuk menjamu tamu, karena selama ini kalau ada menghandle tamu, menggunakan biaya sendiri atau pribadi. Jadi, perubahan perda ini sangat menunjang operasional DPRD nantinya," tutupnya.(bnc)