Kakam Terpilih Harus Mewakili Masyarakat

 

TANJUNG REDEB – Pengesahan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7/2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung (Pilkakam), menjadi Perda, dilaksanakan, Senin (31/07/2017). Setelah ini, proses pilkakam untuk 56 kampung mulai berjalan, hingga akhirnya terpilih kepala kampung (kakam) untuk masing-masing kampung. Dengan terpilihnya kakam tersebut, DPRD Berau berharap nantinya kakam yang terpilih bisa menjalankan tupoksinya.

Ditemui usai rapat paripurna pengesahan Raperda tersebut, Ketua DPRD Berau, Syarifatul Sya’diah mengatakan, jika setelah pengesahan ini diharapkan semua proses pilkakam berjalan lancar.

“Sebelumnya kita dari DPRD juga meminta maaf jika akhirnya pengesahan ini terlambat, lantaran proses pengesahannya juga harus mengikuti prosedur yang ada, dimana mekanismenya berbeda dengan yang sebelumnya, jadi harus mengikuti proses yang ada. Keterlambatan raperda penetapan kepala kampung dikarenakan prosedur untuk penetapan raperda melalui mekanisme harmonisasi di provinsi terlebih dahulu, tidak seperti mekanisme yang dulu, dimana ditetapkan dulu raperdanya baru dievaluasi di provinsi. Karena itulah, terkait dengan harmonisasi inilah yang jadi kendala, karena jadwal provinsi padat, menangani seluruh kabupaten Kaltim," terangnya kepada beraunews.com, Senin (31/07/2017).

Terlebih lagi, sejak tanggal 31 Juli ini juga sudah mulai tahapan penjaringan calon kepala kampung, sehingga dengan telah diperdakannya raperda ini, tahapan dan proses pilkakam sudah ada payung hukumnya. Maka, kami berharap pada 25 Oktober 2017 nanti, hajatan pilkakam bisa berjalan sesuai prosedur, aman, tertib, dan kakam yang terpilih memang secara demokratis,” terangnya kepada beraunews.com, Senin (31/07/2017).

Lebih lanjut dikatakannya, kakam yang nantinya terpilih juga harus benar-benar bisa mewakili masyarakat, benar-benar mempunyai semangat dan motivasi semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, bukan untuk kepentingan pribadi. Mengingat Kabupaten Berau dengan Alokasi Dana Kampung (ADK) tertinggi dibandingkan daerah lain dan mempunyai potensi sumber daya alam yang berlimpah, tentunya ini menjadi perhatian tersendiri bagi yang ingin menjadi kepala kampung.

“Artinya, kakam yang terpilih diharapkan memiliki kapabilitas integritas, sehingga bisa menjalankan tupoksi atau tugasnya dengan baik, karena ADK juga sudah jadi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), jadi kakam terpilih ini paham betul bagaimana menggunakan ADK, sehingga bisa membuat surat pertanggungjawaban (SPj) tepat waktu, tepat sasaran, sesuai dengan aturan,” lanjutnya.

 

Hal ini juga, dikatakan Sari, untuk menghindari adanya temuan-temuan lainnya, terkait pelanggaran hukum, dalam pengelolaan ADK.  

“Ini juga agar nantinya kakam terpilih, bisa mengelola ADKnya sesuai dengan Perda Nomor 28/2011 tentang Alokasi Dana Kampung, dimana sudah dijelaskan agar ADK untuk membiayai program Pemerintahan Kampung dalam melaksanakan kegiatan seperti pelayanan publik yang meliputi fisik, sosial, ekonomi, dan budaya, serta aparatur pemerintah kampong seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, biaya perjalanan dinas, dan alat tulis kantor (ATK),” tutupnya.(bnc)