Perda Pilkakam Disahkan, Calon Kakam Boleh dari Luar Kampung

 

TANJUNG REDEB - Rapat Paripurna yang digelar DPRD Berau, Senin (31/07/2017), mengesahkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Adapun Raperda yang disahkan tersebut, yakni tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Kampung dan Raperda tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam rapat tersebut, kedelapan Fraksi yang ada di DPRD Berau, masing-masing menyampaikan pandangan akhirnya terkait kedua Raperda tersebut, salah satunya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang penyampaiannya dibacakan oleh Muhammad Yunus.

Fraksi PKS menyampaikan, sebenarnya landasan utama pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung (Pilkakam) adalah Peraturan Bupati (Perbup), namun dalam pelaksanaannya dapat mengacu pada Perda yang sudah ditetapkan.

Selain itu, Fraksi PKS berpendapat, dengan ditetapkannya Perda Pilkakam ini, maka tahapan pilkakam dapat segera dimulai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, mulai dari pendaftaran calon Kepala Kampung, verifikasi calon, pemilihan dan penetapan Kepala Kampung. Sosialisasi persyaratan calon pemilihan Kepala Kampung juga harus sesuai dengan Perda perubahan yang telah disepakati Pemkab bersama dengan DPRD.
 
“Berau merupakan salah satu daerah yang pertama kalinya melakukan Pilkakam secara serentak pada Januari 2015 lalu, dan rencananya akan kembali melaksanakan Pilkakam pada 25 Oktober mendatang, yang akan diikuti 56 Kampung dari 12 Kecamatan, dan pelaksanaannya harus mengacu pada Perda yang telah ditetapkan,” ujar Yunus membacakan pandangan akhir Fraksinya.

BACA JUGAAkhirnya, Raperda Pilkakam Bakal Diparipurnakan

Terkait adanya perubahan pada Perda Nomor 7/2015 tentang Pilkakam, pengangkatan dan pemberhentian perangkat kampung serta pencabutan Perda, juga disampaikan beberapa usulan diantaranya ialah persyaratan ‘Kepala Kampung yang harus berdomisili satu tahun’ tidak digunakan lagi pada Perda yang baru. Hal itu berdasarkan pada Judicial Review (hak uji materil) Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Putusan Nomor 128/PUU-XIII-2015 terkait persyaratan calon Kepala Kampung.

“Jadi berdasarkan hasil review putusan MK, pemilihan Kepala Kampung boleh dari mana saja di wilayah NKRI, sehingga pada Pasal 32 di Perda lama di huruf g yang berbunyi harus terdaftar sebagai penduduk dan tinggal di kampung setempat paling kurang satu tahun sebelum pendaftaran, harus dihapuskan pada Raperda yang baru, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa,” jelasnya.

Dengan demikian, Fraksi PKS pun berharap tidak akan timbul permasalahan baru saat pelaksanaan Pilkakam tersebut, baik permasalahan terkait domisili calon Kepala Kampung yang berasal dari luar daerah hingga bersedia tinggal di kampung setempat yang harus melalui komitmen calon Kepala Kampung bersangkutan.

Adapun terkait dengan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), dikatakannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri, calon Kepala Kampung harus bersedia diberhentikan dari anggota BPK terhitung sejak menjadi calon Kepala Kampung.

“Karena BPK inilah yang akan membentuk panitia Pilkakam dan yang bertugas sebagai penyelenggara Pilkakam nantinya,” tandasnya.(bnc)

Wartawan: Marta/Editor: Rita Amelia