Di Berau, Orang Miskin Bakal Dapat Bantuan Hukum Gratis, Kecuali?

TANJUNG REDEB – DPRD Berau menggelar rapat paripurna penyampaian 7 rancangan peraturan daerah (raperda) kepada Pemkab, Senin (24/07/2017) pagi tadi. 5 dari raperda tersebut merupakan inisiatif dewan, yang salah satunya raperda bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

Jika nantinya raperda ini disahkan menjadi perda (akhir Juli 2017-red), maka sejak saat itu pula masyarakat tak mampu akan dibantu selama menjalani proses hukum, dengan dana yang telah ditetapkan.

Ketua DPRD Berau, Syarifatul Sya'diah mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16/2011 tentang Bantuan Hukum diketahui, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

"Penerima bantuan hukum ini seperti orang atau sekelompok orang miskin yang tidak bisa memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, yang menghadapi masalah hukum," ungkapnya kepada beraunews.com, Senin (24/07/2017).

Dikatakannya, dalam Pasal 3 disebutkan, penyelenggara bantuan hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hal konstitusional bagi warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.

"Selain itu, juga menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum yang dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan," jelasnya.

Dalam rangka menyelenggarakan amanah Undang-undang tersebut, daerah dapat mengalokasikan dana dari Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD, dimana pengaturan di daerah mengenai penyelenggaraan bantuan hukum harus diatur dengan peraturan daerah.

"Tapi tidak semua perkara atau kasus pidana yang bisa dibantu. Yang tidak dibantu atau menjadi pengecualian adalah kasus narkoba, pada prinsipnya jika seseorang bisa membeli narkoba, berarti mereka mampu," pungkasnya.(bnc)

Wartawan: Dedy Warseto/Editor: Rita Amelia