Komisi I DPRD : THR Wajib Diberikan atau Siap-Siap Terima Sanksi

TANJUNG REDEB – Permasalahan Tunjangan Hari Raya (THR) yang menjadi perbincangan di saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, juga ditanggapi oleh Komisi I DPRD Kabupaten Berau, melalui anggotanya, Feri Kombong.

Ditemui beraunews.com di ruang kerjanya, Selasa (06/06/2017), Feri mengimbau jika perusahaan entah itu milik negara ataupun swasta, wajib memberikan hak karyawan berupa THR. Terlebih, hal ini juga sudah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker).

"Kan sudah ada sanksinya dari pemerintah, jadi sudah seharusnya hak karyawan berupa THR itu, diberikan," jelasnya.

Dikatakannya juga, meskipun DPRD Berau hanya bertindak sebagai pengawasan, juga akan turun ke lapangan, terjun ke masyarakat guna mempertanyakan ada tidaknya pemberian hak THR ini.

BACA JUGA : THR Wajib Dibayarkan 7 Hari sebelum Lebaran

"Kita mengawasi secara keseluruhan ya, baik perusahaan negara maupun swasta, dengan posisi karyawannya juga menyeluruh, dimana itu juga sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 6/2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Jadi, semua status pegawai entah karyawan tetap maupun pegawai kontrak, juga harus mendapatkan THR ini," tegas anggota Fraksi Partai Gerindra ini.

Jika nantinya ada perusahaan yang tidak membayarkan THR kepada karyawannya, maka akan dikenakan sanksi. Tak hanya itu, DPRD Berau juga akan meneruskan hal ini ke dinas terkait guna ditindaklanjuti ke perusahaan tersebut.(bnc)