Overload, DPRD Berau Temui Dirjen Lapas Pusat dan Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham

 

TANJUNG REDEB – Kapasitas rumah tahanan (Rutan) yang overload, memang dialami hampir di seluruh rutan di Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Berau. Hal ini pulalah yang menjadi salah satu alasan mengapa narapidana (napi) yang berada di rutan, akhirnya kabur, seperti yang teejadi beberapa waktu lalu di rutan klas II Pekanbaru, Riau.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris, mengungkapkan, jika permasalahan kapasitas rutan yang overload ini sudah dibahas dengan Dirjen Lapas Pusat di Jakarta, beberapa waktu lalu.

"Setiap tahunnya hanya ada anggaran sebesar Rp2 triliun, yang diperuntukkan untuk seluruh lapas/rutan di Indonesia, dan Kabupaten Berau memang belum dapat giliran untuk mendapatkan pembagian dana ini. Bahkan, kami juga sempat menawarkan tanah Pemda Berau untuk digunakan membangun Rutan yang lebih luas, tetapi dari pusat tidak mengiyakan lantaran belum adanya anggaran ini," terangnya saat ditemui beraunews.com di ruang kerjanya, Selasa (16/05/2017).

Tak hanya itu, DPRD Berau melalui Komisi I juga telah bertemu dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) I Wayan K Dusak, guna menyampaikan permasalahan ini. Tetapi, belum ada solusi yang pasti untuk kapasitas napi overload ini.

"Susah juga ya, karena dari Bulungan juga dititipkan di sini, makanya kami minta kalau bisa Bulungan yang menjadi Ibukota Kaltara, bisa membangun sendiri rutannya, dengan kapasitas yang tentunya lebih besar, sehingga tidak ada lagi sistem menitipkan napi, dan beban di rutan Berau juga bisa berkurang, sehingga pengamanan dan penjagaan napi juga bisa lebih maksimal," pungkasnya.(bnc)