Pertemuan Pembahasan Gedung Rp30 M Dilanjutkan 15 Mei 2017

 

TANJUNG REDEB – Tuntutan Forum Masyarakat Peduli Kabupaten Berau tentang kejelasan peruntukkan gedung di Jalan Diponegoro, yang menelan anggaran Rp30 miliar, ditanggapi Wakil Ketua I DPRD Berau, H. Sa’ga.

Aksi yang dipimpin M. Noor Dimyati ini, berlangsung kurang lebih sejam di depan gedung DPRD Berau, hingga memasuki gedung Rapat Paripurna, dan akhirnya dilanjutkan dengan hearing di ruang rapat gabungan.

H. Sa’ga menerima puluhan orang itu dalam ruang rapat gabungan, dan mendengarkan apa yang menjadi keinginan mereka. Setelah mendengarkan segala uneg-uneg yang diungkapkan, beberapa kesimpulan pun diambil.

“Nanti akan dijadwalkan pertemuan ulangnya, baik dengan menghadirkan instansi terkait dan juga forum masyarakat ini, guna mengklarifikasi dan mendapatkan kejelasan dari apa yang sudah disampaikan, yakni tanggal 15 Mei 2017 nanti,” ungkapnya saat ditemui beraunews.com, usai hearing, Senin (08/05/2017).

Diakuinya pembangunan gedung tersebut sudah masuk dalam anggaran 2015-2016 yang memang dalam posisi anggaran tinggi, tetapi dalam perjalanannya, justru mengalami anjlok yang lumayan tinggi yakni pada anggaran tahun ini. Sedangkan untuk peruntukkannya semua kembali kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Berau.

“Untuk peruntukkan gedung ini masih simpang siur, apakah itu kantor kejaksaan, kepolisian, atau mungkin juga untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) nantinya. Dan berdasarkan program penganggaran dan pelaksanaan pekerjaan, itu memang kantor pemerintah, dan semuanya tergantung pemerintah daerah mau dihibahkan ke siapa,” imbuhnya.

 

Menurutnya, jika nantinya gedung ini dihibahkan ke kejaksaan, itupun sah-sah saja bila ada kesepakatan, karena gedung tersebut juga sudah selesai dibangun.

Sedangkan untuk peruntukkan awalnya gedung megah tersebut, belum diketahui. Karena sejauh ini juga belum ada pengajuan ke DPRD terkait penggunaan gedung tersebut untuk siapa.

“Kalau untuk siapa gedung itu, sampai saat ini belum ada pengajuan ke DPRD Berau untuk minta persetujuan, apalagi menyangkut masalah hibah, yang tentunya harus melalui DPRD. Jadi, terkait adanya kepentingan pribadi seperti yang diungkapkan forum tadi, kita berpikir positif sajalah, positif thinking,” tutup politisi yang bernaung di Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).(bnc)