PGSI Minta Pembagian Atas Dana Pendidikan, Ini Kata Komisi III DPRD Berau

 

TANJUNG REDEB – Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) menyampaikan aspirasinya kepada DPRD Berau, melalui Komisi III, pada Kamis (04/05/2017). PGSI meminta kepada Pemkab untuk mengalokasikan dana pendidikan yang bersumber dari APBD, tidak hanya ke sekolah berstatus negeri, tapi juga sekolah swasta baik tingkat SD, SLTP dan SLTA.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III, melalui anggota Komisi III, Jasmine Hambali, mengatakan pendanaan sekitar 20 persen untuk bidang pendidikan dari nilai APDB memang merupakan amanah dari undang-undang. Namun untuk membagikan dana tersebut kepada sekolah swasta, pihaknya mengaku perlu mempelajari kembali payung hukum untuk persoalan dana tersebut.

"Kita belum tahu apakah untuk membagikan dana ini pada sekolah swasta itu boleh apa tidak, kita harus menyesuaikan dengan regulasi yang ada," ungkap pria yang bernaung di bawah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tersebut.

Sebab menurutnya, dalam anggaran dana pendidikan 20 persen tersebut juga masuk anggaran gaji para guru dan beberapa anggaran lain. Sehingga untuk membagikan anggaran tersebut kepada pihak sekolah swasta sesuai dengan presentase yang diminta kemungkinan besar akan sangat sulit direalisasikan.

"Ini agak rumit baginya. Sebab di dalam anggaran itu bukan cuma pendidikan yang kita tahu dari Dinas Pendidikan saja, tapi dari luar itu juga ada. Tapi kalau mereka menginginkan pembagian tersebut ke sekolah swasta sebenarnya bisa saja, asal tidak menentukan seberapa banyak atau presentase anggarannya. Kalau mengikuti presentase mereka misalkan pembagian 70 persen dan 30 persen ya itu tidak bisa," jelasnya.

Namun terlepas dari pembagian dana pendidikan tersebut, ia mengatakan sekolah swasta dapat mengajukan untuk bantuan sarana dan prasarana kepada Pemkab melalui intansi terkait, seperti Dinas Pendidikan.

"Kalau untuk bantuan lain seperti sarpras, bisa diajukan oleh yayasan bersangkutan ke instansi terkait. Nanti akan dibahas apakah bisa diberikan bantuan atau tidak," lanjutnya.

Selain menyuarakan aspirasi terhadap dana pendidikan, Komisi III juga menerima aspirasi PGSI atas perbaikan kesejahteraan guru swasta, insentif guru hingga kejelasan untuk menerima Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) bagi guru honorer swasta.

"Mereka juga meminta agar Dinas Pendidikan bisa memfasilitasi terkait NUPTK mereka. Sebab itu sebagai salah satu syarat untuk mereka agar bisa mendapat tunjangan maupun beasiswa dan lainnya," imbuhnya.

Atas aspirasi yang diterima Komisi III dari PGSI tersebut, pihaknya akan mencoba mengupayakan dan memberikan jalan keluar atas permintaan mereka.

"Karena mereka ini juga bagian dari pegiat pendidikan di daerah kita, maka suara ini akan kami bawa dan upayakan ke depannya," tandasnya.(bnc)

Wartawan: Marta/Editor: R. Amelia