Blasting Resahkan Warga, DPRD Berau Segera Gelar Hearing

 

TELUK BAYUR – Keluhan yang dirasakan sebagian besar masyarakat Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur terkait blasting (peledakan) yang dilakukan salah satu kontraktor perusahaan tambang terbesar di Bumi Batiwakkal (sebutan Kabupaten Berau) untuk menambang batubara, sejatinya telah berlangsung sejak tahun 2012 lalu.

“Itu dari 2012, artinya sudah 4 tahun belum ada penyelesaian sampai hari ini. Hari ini pun kalau boleh saya katakan tidak ada penyelesaian,” ungkap salah satu perwakilan masyarakat, Mastur yang juga Ketua Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Kelurahan Rinding, yang ditemui beraunews.com usai pertemuan antara Ketua RT se-Kelurahan Rinding dengan managemen perusahaan, dan unsur muspika serta Komisi III DPRD Berau, di Balai Pertemuan Kantor Kelurahan Rinding, Jalan M. Iswahyudi, Rabu (11/01/2017) siang.

Warga Kelurahan Rinding tidak memiliki daya dan upaya lagi untuk dapat berteriak dan mengadukan keluhannya. Mereka bingung kepada siapa lagi mereka mengadukan nasib. Pertemuan demi pertemuan juga tak kunjung memberikan solusi yang terbaik.

Bahkan, rapat dengar pendapat (hearing) yang dijanjikan DPRD Berau sebelumnya, lanjut Mastur, hingga saat ini belum juga terlaksana. Namun, warga Kelurahan Rinding tetap menghargai apa yang menjadi keputusan pemerintah daerah, khususnya DPRD Berau.

“Ya mudahan janji yang kedua ini tidak meleset lagi. Harapan kami begitu,” imbuhnya.

Menanggapi keluhan itu, Ketua Komisi III DPRD Berau, Mulyadi menegaskan, sesuai keputusan sementara dari pertemuan itu, maka DPRD Berau akan menindaklanjuti salah satu hasil pertemuan. Yakni, DPRD Berau akan memfasilitasi untuk dilaksanakannya hearing dengan mengundang seluruh stakeholder terkait, khususnya pimpinan tinggi perusahaan yang diyakini mampu menentukan arah kebijakan perusahaan tambang.

Dikatakannya, mengapa dirinya menginginkan pertemuan itu dilakukan di dewan? Sebab, perlu untuk dilakukan pertemuan yang lebih serius untuk membahas masalah ini, agar tidak terus berlanjut.

“Ya di sisi lain, kita harus memahami bahwasanya ini suatu kegiatan usaha. Tapi kita juga harus memperhatikan dampak yang ditimbulkan, terutama keresahan di masyarakat. Jadi, perlu sekali untuk lebih diseriusi,” tegasnya.

 

Tentunya, lanjut Mulyadi, pihaknya hanya tinggal menunggu surat yang akan dilayangkan masyarakat melalui aparatur pemerintahan kelurahan dan kecamatan, terkait permintaan fasilitasi hearing di DPRD Berau, untuk membahas persoalan tersebut. Sehingga, pihaknya juga bisa segera menjadwalkan dalam agenda rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Berau.

“Kalau bisa secepatnya lah sehingga di awal-awal bulan (Februari) bisa segera hearing,” lanjutnya.

Dikesempatan yang sama, Lurah Rinding, Faisal Rija juga menjelaskan, setidaknya ada empat poin penekanan yang diharapakan warganya selama ini. Pertama, jika blasting tidak bisa dihilangkan, maka warga meminta adanya upaya pengurangan getaran maupun suara yang ditimbulkan dari kegiatan itu.

Kedua, menindaklanjuti pertemuan hari Rabu kemarin, masyarakat Kelurahan Rinding juga akan segera melayangkan surat ke Ketua DPRD Berau, Syarifatul Sya’diah untuk menjadwalkan pertemuan selanjutnya.

BACA JUGA : Blasting Tambang Batubara Site SMO Dikeluhkan Warga

Ketiga, terkait masalah tenaga kerja dan sebagainya, warga Kelurahan Rinding meminta tidak dianaktirikan seperti kampung-kampung lainnya yang juga terkena dampak dari aktivitas blasting. Terakhir, warga juga meminta adanya tanggung jawab perusahaan akan kerusakan yang timbul akibat dampak blasting selama ini.

“Bukan direhab semua, artinya diperbaikilah yang keretakan dan sebagainya. Itu saja keinginan mereka. Artinya, empat poin tadi, mudah-mudahan dari pihak perusahaan menanggapi. Tapi, yang jelas kedepannya kita akan melaksanakan hearing di dewan. Surat hari ini kita buat, dan hari ini atau besok sudah disampaikan ke dewan,” jelasnya juga.

 

Sementara itu, Manager Comdev PT Berau Coal, Muhammad Khodim menyampaikan, hasil pertemuan itu juga akan segera disampaikan ke tingkatan managemen perusahaan yang lebih tinggi (eskalasi). Namun, dalam melakukan aktivitas penambangan, pihaknya telah berkomitmen, bahwa kegiatan operasional perusahaan dapat sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan dan sekitarnya.

“Namun, memang untuk poin-poin yang (blasting) ini, akar persoalan ini cukup komprehensif, sehingga kita harus bahas secara komprehensif juga. Tidak bisa parsial (setengah-setengah-red) dan tergesa-gesa,” bebernya.

Terkait perbedaan antara hasil pengawasan teknis dengan realita yang dirasakan di masyarakat, menurut Khodim, justru menjadi masukan yang sangat berarti bagi perusahaan dalam melakukan pengawasan lingkungan (enviroment). Bahkan, pihaknya juga akan mengevaluasi terkait dinding-dinding rumah warga yang retak tersebut.

“Namun untuk persoalan solusi, khususnya di bidang operasional, kami mesti melakukan kajian dan juga diskusi yang lebih menyeluruh. Harus dikaji lebih dalam lagi. Kami harus mengadakan (penelitian) lebih banyak lagi di internal kami. Kalau masalah teknis saya tidak terlalu tahu juga, cuma hubungan dengan masyarakat akan kami sampaikan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Ketua Komisi III DPRD Berau, Mulyadi hadir dalam pertemuan itu dengan turut didampingi sekretaris dan anggota Komisi III DPRD Berau yakni Ratna, Subroto dan Suharno serta SKPD terkait. Dari perusahaan yakni perwakilan managemen PT Berau Coal (BC), PT Saptaindra Sejati (SIS) dan PT Dyno Nobel Asia Pasific (DNX) Indonesia.(bnc)

Wartawan: Andi Sawega/Editor: R.Amelia