CSR Perusahaan Minim, Ini Tanggapan Ketua DPRD Berau

 

TANJUNG REDEB – Saat ini cukup banyak perusahaan yang berdiri di Kabupaten Berau. Baik sektor pertambangan, industri kayu, maupun perkebunan. Namun nyatanya, tidak sedikit juga dari perusahan tersebut mendapat sorotan dari berbagai elemen masyarakat, akibat kurangnya kontribusi dalam menjalankan peran CSR (Corporate Social Responsibility).

Bahkan beberapa waktu lalu, sejumlah kepala kampung di wilayah pesisir Selatan Berau, seperti Kepala Kampung Campur Sari, Rasim dan Kepala Kampung Kayu Indah, Thamrin juga sempat mengeluh, lantaran minimnya kontribusi yang diberikan perusahaan ke kampungnya.

Kondisi ini mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Berau, Syarifatul Sya'diah. Disampaikannya, sebagai perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di sekitar kampung tersebut, seharusnya dapat lebih menunjukkan partisipasinya.

"Sebagai perusahaan, khususnya yang exploitasi SDA memang wajib memerankan CSR-nya," ungkapnya pada beraunews.com, Rabu (04/01/2017).

Lebih lanjut disampaikannya, terkait kewajiban perusahaan dalam menjalankan peran CSR-nya juga sudah diatur dalam Perda Provinsi sebagai dasar hukum. Hanya kelemahannya, di Kabupaten Berau sendiri belum mempunyai Perda dan Forum CSR. Sehingga ia menilai wajar, jika masih banyak perusahaan dalam menjalankan CSR masih sangat minim.

Ketika ditanya, apakah Perda CSR dan Forum CSR tersebut sudah dalam proses pembentukan atau baru sebuah ancang-ancang. Ia menjawab, hal itu tersebut kini tengah diupayakan.

"Mudahan bisa terlaksana tahun ini Forum dan Perda CSR-nya," bebernya.

Hanya, kata dia lagi, meskipun hal tersebut belum terbentuk, pemerintah kampung dapat melakukan sejumlah cara seperti pendekatan, atau dengan cara mengajukan proposal terhadap manajemen perusahaan yang ada di sekitar kampungnya, agar dapat ikut berpartisipasi dalam suatu kegiatan atau memberikan bantuan dimana perusahaan tersebut beroperasi sesuai dengan kebutuhan kampung.

Disamping itu, pihak perusahaan juga perlu sadar terkait kewajiban dan tanggung jawabnya dalam menjalankan perannya membina kampung yang ada disekitarnya.

"Bukan melulu berupa bantuan barang atau apa, tapi bisa juga salah satunya dengan memberdayakan masyarakat baik itu dengan menggelar pelatihan atau bekerja di persahaan itu. Namun di luar semua itu, permohonan bantuan ke perusahaan, mesti sesuai prosedur, dan programnya dikoordinasikan dengan Camat-nya juga untuk lebih baiknya," tandasnya.(bnc)

Wartawan: Hendra Irawan/Editor: R. Amelia